Oleh ; Herdiansyah “Castro” Hamzah*
Jauh hari sebelumnya, pertanyaan mengenai langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah untuk menghadapi krisis minyak internasional, sudah menjadi perbincangan menarik di berbagai kalangan. Situasi perkonomian global, memang tengah diterpa goncangan dahsyat, terutama di Negara induk ekonomi dunia, yakni Amerika Serikat. Provider web terkenal, yahoo telah melakukan langkah efisiensi perusahaan dengan mengurangi karyawannya hingga 1000 orang, kondisi yang sama dilakukan oleh perusahaan general motors denngan melakukan PHK sebanyak 74 ribu orang, belum lagi skandal keuangan yang terus menerus terjadi di beberapa perusahaan besar amerika, mengikuti xerox, enron, inclome, dll yang telah melakukan hal serupa beberapa tahun belakangan ini. Fakta-fakta tersebut lebih dari cukup bahwa ada yang salah dengan roda perekonomian dunia saat ini. Bagaimana dengan Indonesia?. Kenaikan harga minyak mentah dunia yang sudah menembus level 120 dollar per barolnya, tentu merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan Negara kita.
Hingga saat ini, pemerintah masih terkesan menahan diri untuk mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM. Meski untuk disektor industry telah dinaikkan per 15 maret yang lalu, diantaranya pertamax naik dari 7.850 menjadi 8000, premium industry naik dari 6.377 menjadi 6.964 dan solar industry naik dari 7.435 menjadi 7.780. Kebijakan menaikkan harga untuk sector industry ini, merupakan yang kesekian kalinya. Dampaknyapun dapat kita lihat, harga-harga bahan pokok dipasaran juga ikut naik akibat adanya penyesuaian tariff oleh para pelaku industry untuk menutupi ongkos produksi (cost of production). Situasi ini tentu akan menimbulkan reaksi protes dari hamper semua kalangan terutama kaum Ibu-ibu yang paling merasakan dampak langsung dari kenaikan harga ini.
Disii lain, pemerintah terlihat bingung mencari solusi untuk mengantisipasi situasi ekonomi ini. Asumsi harga minyak dalam APBN yang tetap dipertahankan di level 85 dollar, tentu memaksa pemerintah untuk berpikir keras mencari jalan keluar, selain menaikkan harga BBM sector public. Berbagai langkah dan upaya-pun dilakukan, semisal program konversi minyak tanah ke gas, yang berdasarkan data terakhir, akan berlaku total diwilayah jawa dengan penarikan minyak tanah bersubsidi pada akhir april nanti. Lain halnya program pemberian jatah bensin bagi perkepala pengguna kendaraan, dengan rencana peluncuran “smart card“. Bagi kendaraan roda dua dijatah 1 liter perhari, dan roda empat dijatah 5 liter perharinya. Selebihnya akan dikenakan harga non-subsidi. Dari situasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa program yang dilakukan oleh pmerintah tidak berbeda dengan penerapan kebijakan untuk menaikkan BBM, namun sedikit berkedok penghematan. Masyarakat seharusnya tidak dibuai dengan program manaikkan BBM terselebung seperti ini, sebab hal tersebut justru mengajarkan ketidakterbukaan social bagi warga masyarakat Indonesia.
*Penulis adalah anggota PRP Komite Kota Persiapan Samarinda
Filed under: Analisis
hapuskan sistem outsourcing!!!!!,,,,,,,
hapuskan sistem perbudakan modern ini!!!!!,,,,,,,
jangan takut rekan-rekan,saudara seperjuangan, kita kuat kalau bersatu, jangan biarkan para mandor kita terus-terusan mereka memeras keringat kita yang hari demi hari bercucuran.
kita yang mati-matian kerja, kita pula yang mati-matian dicerca.
Kita yang kerja banting tulang, tapi siapa yang kebanjiran uang???? The Answer is: PARA MANDOR
kita memang butuh kerja, tapi tapi kita juga manusia,,,, (rekan-rekan outsourcing faham benar maksud saya ini)
HIDUP BURUH,,,,,,,KITA PUNYA HARGA DIRI,,,,,,BERSATULAH,,,!!